A. Pengertian Perjanjian
Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian
perjanjian
ini mengandung unsur :
a.
Perbuatan,
Penggunaan
kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat
jika
diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena
perbuatan
tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang
memperjanjikan;
b.
Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu
perjanjian,
paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan
dan
saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak
tersebut
adalah orang atau badan hukum.
c.
Mengikatkan dirinya,
Di
dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu
kepada
pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum
yang
muncul karena kehendaknya sendiri.
Azas-azas Hukum Perjanjian
- Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
- Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
STANDAR KONTRAK
Pengertian Standar Kontrak
adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan
terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam
jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa
memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan) perjanjian
yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Badrulzaman)
Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi dua
yaitu umum dan khusus.
- Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.
2.
Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang
ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan
sepihak oleh pemerintah.
Jenis-jenis kontrak
standar
Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan
persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada konsumen secara massal,
dapat dibedakan menjadi:
a. kontrak standar yang isinya
ditetapkan oleh produsen/kreditur;
b. kontrak standar yang isinya
merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak;
c. kontrak standar yang isinya
ditetapkan oleh pihak ketiga.
Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang
persyaratannya dibakukan, dapat dibedakan dua bentuk kontrak standar, yaitu:
a. kontrak standar menyatu;
b. kontrak standar terpisah.
Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian dapat dibedakan, antara:
a. kontrak standar yang baru
dianggap mengikat saat ditandatangani
Macam-Macam
Perjanjian
a. Perjanjian dengan
cumua-Cuma dan perjanjian dengan beban.- Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata).
- Perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
- Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja.
- Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.
c. Perjanjian konsensuil, formal dan riil.
- Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
- Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis.
- Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan.
d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.
- Perjanjian bernama ialah suatu perjanjian dimana UU telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V sampai bab XIII KUHerdata ditambah titel VIIA.
- Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.
- Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit di kualifikasikan.
B. Syarat sahnya Perjanjian
Agar
suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian
harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW
yaitu
:
1.
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata
“sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat
barang
yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak
lawannya
dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang
tersebut;
adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut
ancaman
(Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai
kebohongan
tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap
perjanjian
yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut,
dapat
diajukan pembatalan.
2.
cakap untuk membuat perikatan;
Para
pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah
bahwa
para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku
yang
tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang
membuat
suatu perjanjian.
Pasal
1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :
a.
Orang-orang yang belum dewasa
b.
Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
c.
Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang,
dan
pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun
berdasarkan
fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah
Agung
No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan
tidak
lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.
3.
suatu hal tertentu;
Perjanjian
harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka
perjanjian
itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barangbarang
yang
dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan
berdasarkan
Pasal
1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat
menjadi
obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
Saat Lahirnya Perjanjian
Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :
a) kesempatan penarikan kembali penawaran;
b) penentuan resiko;
c) saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
d) menentukan tempat terjadinya perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.
Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.
Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:
a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulissuratjawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.
b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakahsurattersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saatsurattersebut sampai pada alamat si penerimasuratitulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
Pelaksanaan Perjanjian Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.
Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.
Pembatalan dan Pelaksanaan Perjanjian
Pembatalan Perjanjian Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena;
1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan
4. Terlibat hokum
5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.
Sumber :
http://sendyego.blogspot.com/2011/05/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html
Flista.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F19365%2FHukum%252BPerjanjian.pdf
http://evianthyblog.blogspot.com/2011/03/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html
http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-perjanjian-dan-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/
http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/macam-macam-perjanjian/